Izinkan saya memulai tulisan ini bukan dengan kalimat pembuka yang formal, tetapi dengan sebuah pengakuan jujur, ketika saya duduk di forum Sekolah Pimpinan HMI, ada semacam pertarungan batin yang muncul.
Di satu sisi saya bangga menjadi bagian dari organisasi yang telah melahirkan begitu banyak pemikir dan pemimpin bangsa. Tapi di sisi lain, ada kegelisahan yang tidak bisa saya tepis, kegelisahan tentang ke mana sebenarnya arah perkaderan kita hari ini.
Forum yang digelar HMI Cabang Pinrang ini, dengan lima materi yang disampaikan oleh lima narasumber dengan latar belakang berbeda, sebenarnya sedang mencoba menjawab kegelisahan itu, meski mungkin tidak secara eksplisit dirancang demikian. Biarkan saya menceritakannya satu per satu, sebagaimana saya memahaminya, sebagaimana saya merasakannya.
Bagian Pertama
Ketika Saya Harus Jujur Soal Perkaderan yang Sedang Sakit
Saya memilih untuk membuka materi ini sendiri, bukan karena saya merasa paling berwenang, tetapi karena saya merasa inilah yang paling jarang dibicarakan secara jujur di internal kita sendiri.
Saya ingin bercerita bagaimana dulu, ketika saya pertama kali mengenal HMI, forum-forum diskusi adalah ruang yang hidup. Saya ingat betul bagaimana diskusi-diskusi kecil di sekretariat bisa berlangsung sampai larut malam, bagaimana kader-kader senior dulu mendebat sebuah gagasan bukan untuk menang-menangan, tapi karena mereka benar-benar gelisah dengan apa yang mereka pikirkan. Ada semacam kelaparan intelektual yang menjadi bahan bakar organisasi ini.
Tapi ketika saya melihat kondisi perkaderan hari ini, saya tidak bisa menutup mata bahwa ada sesuatu yang hilang. Latihan Kader satu, dua, dan seterusnya, yang dulu dirancang sebagai proses pembentukan nalar dan karakter, kini banyak yang berjalan sebagai rutinitas administratif belaka. Saya melihat sendiri bagaimana kader-kader baru mengikuti screening dan forum hanya untuk mengejar sertifikat, bukan karena mereka haus akan ilmu dan ingin bertransformasi sebagai manusia yang lebih utuh.
Budaya membaca yang dulu menjadi identitas HMI, buku-buku tebal yang didiskusikan berhari-hari, mulai dari pemikiran filsafat sampai teori sosial, kini tergantikan oleh kebiasaan instan, scroll media sosial, baca ringkasan, lalu merasa sudah cukup tahu.Saya tidak ingin menyalahkan generasi yang lebih muda, karena saya sendiri bagian dari proses ini dan harus introspeksi. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kemunduran ini bukan semata soal kemalasan individu kader, melainkan soal sistem perkaderan yang gagal beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan ruhnya.
Kita terlalu sibuk mempertahankan bentuk, struktur, jenjang, sertifikat, sementara substansi yang menjadi alasan HMI didirikan justru kita lupakan pelan-pelan. Padahal HMI berdiri di atas tradisi intelektual yang menuntut kadernya untuk berpikir mendalam, bukan sekadar menghafal lima kualitas insan cita sebagai jargon yang dibacakan dalam upacara pelantikan.
Jika kita biarkan perkaderan hanya menjadi mesin pencetak struktur organisasi tanpa kedalaman pemikiran, saya khawatir HMI sedang menyiapkan kepunahannya sendiri secara perlahan, bukan mati karena dibubarkan dari luar, tetapi mati karena kehilangan alasan untuk terus ada dari dalam.
Saya kerap teringat pada gagasan Nurcholish Madjid, salah satu alumni HMI yang pemikirannya banyak membentuk wajah intelektual organisasi ini, tentang pentingnya pembaruan pemikiran Islam yang tidak gentar berhadapan dengan modernitas. Cak Nur, demikian beliau akrab disapa, mengajarkan bahwa kemodernan bukanlah ancaman bagi keislaman, melainkan ruang ijtihad baru yang harus direbut dengan keberanian berpikir.
Tapi yang saya saksikan hari ini justru sebaliknya, kader-kader kita lebih banyak menjadi konsumen pemikiran instan ketimbang produsen gagasan orisinal. Saya juga teringat konsep dialektika hegelian yang sering diadaptasi pemikir-pemikir kiri, tesis, antitesis, sintesis, sebagai cara melihat bagaimana setiap kemunduran sesungguhnya menyimpan benih kebangkitan, asal kita mau jujur mengakui kontradiksi yang ada di dalam diri sendiri, bukan sibuk mencari kambing hitam di luar. Kemunduran perkaderan ini, jika saya pinjam logika tersebut, adalah tesis yang harus kita benturkan dengan antitesis berupa kesadaran kritis kolektif, agar lahir sintesis baru: perkaderan yang hidup kembali.
Saya juga ingin mengaitkan kegelisahan ini dengan apa yang pernah disampaikan Paulo Freire dalam gagasannya tentang pendidikan sebagai praksis pembebasan. Freire mengingatkan bahwa pendidikan yang sekadar menabung pengetahuan ke dalam kepala peserta didik, apa yang ia sebut sebagai pendidikan gaya bank, hanya akan melahirkan manusia pasif yang menerima dunia apa adanya, bukan manusia yang mempertanyakan dan mengubahnya.
Saya khawatir, perkaderan HMI hari ini perlahan bergeser ke arah model semacam itu,kader menerima materi sebagai informasi yang harus dihafal demi kelulusan, bukan sebagai bahan perenungan yang harus didialogkan dan dipertanyakan kembali
Bagian Kedua
Kanda Syamsumarlin Mengajak Kita Berpikir Kritis Lewat Kybernology
Setelah saya membuka forum dengan kegelisahan soal perkaderan, materi yang dibawakan Kanda Syamsumarlin terasa seperti jembatan yang pas. Beliau membawa kita masuk ke ranah kebijakan publik dan ilmu pemerintahan yang disebut kybernology, sebuah istilah yang mungkin masih asing bagi sebagian kader, tapi maknanya sangat dalam jika kita mau menelusurinya.
Saya menangkap pesan utama dari materi ini: kebijakan publik bukanlah ruang netral yang steril dari kepentingan. Setiap kebijakan yang lahir dari negara, sekecil apa pun itu, selalu merupakan hasil dari pertarungan kuasa antara berbagai kepentingan, ada yang diuntungkan, ada yang dikorbankan.
Kanda Syamsumarlin mengajak kita untuk tidak naif dalam memandang negara, untuk tidak menerima setiap kebijakan sebagai kebenaran final yang tidak boleh dipertanyakan.Ini penting saya garis bawahi, karena setelah materi pertama tadi soal kemunduran perkaderan, kita butuh pengingat bahwa kader HMI yang tidak memahami logika kekuasaan dan birokrasi akan selamanya menjadi penonton, bukan aktor perubahan.
Saya membayangkan, betapa berbahayanya jika kader-kader kita pandai berorasi tapi buta terhadap bagaimana sebenarnya sebuah kebijakan dirancang, dilobi, dan dieksekusi. Pendekatan kritis yang diajarkan dalam kybernology mengajarkan kita untuk selalu bertanya, kebijakan ini dibuat untuk siapa, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang harus menanggung akakibatnya
Dan di sinilah saya melihat titik temu yang indah, bahwa intelektualisme HMI seharusnya tidak berhenti pada kritik dari menara akademik semata, tetapi harus berani turun memahami bagaimana birokrasi sesungguhnya bekerja, agar kritik yang kita lontarkan punya pijakan yang kokoh, bukan sekadar emosi yang meledak-ledak di media sosial.
Konsep kybernology sendiri sebetulnya merujuk pada gagasan Talizuduhu Ndraha, ilmuwan pemerintahan Indonesia yang mencoba membangun fondasi keilmuan baru di seputar relasi pemerintah dan yang diperintah, sebuah disiplin yang ia maksudkan sebagai ilmu pemerintahan murni, terlepas dari sekadar administrasi publik konvensional.
Ndraha menekankan bahwa pemerintahan yang baik bukan hanya soal efisiensi birokrasi, melainkan soal bagaimana relasi kekuasaan itu dijalankan secara etis dan akuntabel. Saya kira inilah pelajaran penting yang ingin disampaikan Kanda Syamsumarlin: kader HMI harus memahami pemerintahan bukan dari kacamata sinis semata, tapi dari kacamata yang paham betul mekanisme di baliknya, agar kritik yang dilontarkan tepat sasaran.
Saya juga teringat pada gagasan Michel Foucault tentang relasi kuasa dan pengetahuan, bahwa kekuasaan tidak pernah berdiri sendiri tanpa pengetahuan yang menopangnya, dan sebaliknya pengetahuan selalu lahir dari relasi kuasa tertentu. Memahami kebijakan publik secara kritis, dalam pandangan saya, berarti membongkar siapa yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan apa yang dianggap sebagai masalah publik dan apa yang dianggap sebagai solusi. Selain itu, saya juga merasa relevan mengaitkan materi ini dengan pemikiran ekonomi-politik Marxis tentang basis dan suprastruktur, bahwa kebijakan, sebagai bagian dari suprastruktur politik, pada akhirnya selalu berakar pada kepentingan ekonomi tertentu.
Kader yang memahami logika ini tidak akan mudah terkecoh oleh jargon-jargon pembangunan yang manis di permukaan, tetapi akan terus bertanya: siapa sesungguhnya yang menikmati hasil dari kebijakan tersebut.
Bagian Ketiga
Kanda Salman Mengingatkan Kita pada Cita-Cita Profetik yang Mulai Kita Lupakan
Materi ketiga yang dibawakan Kanda Salman, Ketua KNPI Pinrang, membawa forum ini pada sebuah pertanyaan yang menurut saya paling mendasar di antara semuanya: untuk apa sebenarnya intelektualisme HMI ini ada? Beliau berbicara tentang re-aktualisasi gerakan intelektual profetik, sebuah ikhtiar HMI dalam melahirkan insan ulul albab di era society 5.0.
Saya ingin menceritakan bagaimana saya memahami gagasan insan ulul albab ini. Istilah ini bukan sekadar romantisme bahasa Al-Qur’an yang dipajang di spanduk-spanduk pelatihan kita, lalu setelah itu kita lupakan begitu saja. Insan ulul albab adalah visi tentang manusia yang memadukan kedalaman spiritual dengan ketajaman akal, dzikir dan fikir yang berjalan beriringan, bukan dikotomis seperti yang sering kita praktikkan, ada yang terlalu sibuk dengan ritual tanpa pernah mempertanyakan, ada pula yang terlalu sibuk berpikir kritis tapi kehilangan kedalaman spiritualnya.
Yang membuat materi ini terasa relevan dan mendesak adalah konteks zaman yang disebut Kanda Salman, yaitu era society 5.0, di mana teknologi dan kecerdasan buatan mengambil alih begitu banyak ruang berpikir manusia. Saya merenungkan ini cukup lama, bagaimana di tengah banjir informasi yang begitu deras, tantangan terbesar kita bukan lagi sekadar literasi teks, tapi literasi makna.
Banyak dari kita bisa membaca, tapi sedikit yang benar-benar memahami dan merenungkan apa yang dibaca. Gerakan intelektual profetik justru menemukan relevansi barunya di tengah situasi seperti ini. HMI yang dulu lahir dari semangat keislaman dan keindonesiaan harus menemukan kembali keberaniannya untuk menjadi gerakan pemikiran, bukan sekadar gerakan kepentingan struktural yang sibuk berebut posisi dan jabatan organisasi belaka.
Istilah ilmu sosial profetik sendiri saya kenal pertama kali dari pemikiran Kuntowijoyo, sejarawan dan budayawan yang menggagas paradigma humanisasi, liberasi, dan transendensi sebagai tiga pilar yang harus melekat dalam setiap gerakan intelektual Islam. Humanisasi berarti memanusiakan manusia, liberasi berarti membebaskan dari segala bentuk penindasan, dan transendensi berarti menjaga dimensi ketuhanan agar gerakan sosial tidak kehilangan ruh spiritualnya.
Saya kira gagasan ulul albab yang disampaikan Kanda Salman sesungguhnya senapas dengan paradigma ini, bahwa kader HMI dituntut menjadi manusia yang sekaligus saleh secara ritual dan tajam secara sosial, bukan memilih salah satu di antara keduanya.
Saya juga teringat pada Ali Syari’ati, pemikir asal Iran yang gagasannya banyak memengaruhi gerakan mahasiswa Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia, tentang pentingnya kembali pada Islam sebagai ideologi pembebasan, bukan sekadar Islam sebagai institusi yang mapan dan jinak terhadap kekuasaan. Syari’ati membedakan antara apa yang disebutnya sebagai agama para penindas dan agama sebagai kekuatan revolusioner kaum tertindas.
Saya rasa inilah yang ingin diingatkan kembali oleh Kanda Salman: bahwa HMI jangan sampai terjebak menjadi organisasi yang nyaman dengan status quo, melainkan harus terus menjadi gerakan yang gelisah, yang mempertanyakan, dan yang berani mengambil posisi keberpihakan pada yang lemah, sebagaimana semangat profetik para nabi yang selalu hadir membawa pembebasan di tengah masyarakat yang tertindas.
Bagian Keempat
Komandan Kodim 1404 Pinrang Mengajak Kita Melihat Persoalan yang Lebih Besar dari Sekadar Politik Praktis
Kehadiran Komandan Kodim 1404 Pinrang dalam forum ini, saya akui, memberikan perspektif yang tidak biasa kita dengar dalam forum-forum kemahasiswaan. Beliau membahas peran pemuda di era disrupsi dalam menjaga demokrasi, mengatasi krisis iklim, dan memperkuat ketahanan pangan, tiga isu yang pada pandangan pertama terasa terpisah, tapi setelah saya renungkan, ternyata saling mengunci satu sama lain.
Saya ingin bercerita bagaimana selama ini kita, sebagai gerakan mahasiswa, sering terlalu sibuk dengan dinamika internal organisasi sendiri, siapa yang akan menjadi ketua, siapa yang berkoalisi dengan siapa dalam kongres atau musyawarah cabang, sementara persoalan yang jauh lebih besar dan lebih mendesak justru luput dari perhatian kita. Krisis iklim, misalnya, sering kita anggap sebagai wacana jauh yang terjadi di kutub utara atau di forum-forum internasional, padahal ia adalah persoalan konkret yang mengancam lahan pertanian di Pinrang sendiri, salah satu lumbung pangan Sulawesi Selatan yang selama ini kita banggakan.
Komandan Kodim mengingatkan kita bahwa era disrupsi menuntut pemuda untuk tidak hanya menjadi pengamat dari pinggir lapangan. Demokrasi yang sehat membutuhkan pemuda yang melek isu, bukan sekadar melek media sosial dan pandai membuat narasi viral. Dan yang paling saya renungkan dari materi ini adalah bagaimana pertahanan negara, dalam pengertian yang lebih luas, ternyata juga berarti pertahanan terhadap kebodohan kolektif dan sikap apatis generasi muda terhadap persoalan bangsanya sendiri.
Ini sebuah pengingat keras bagi saya pribadi, bahwa menjadi kader HMI tidak cukup hanya piawai berorganisasi, tapi juga harus peka terhadap krisis-krisis struktural yang mengancam keberlangsungan hidup bangsa ini dalam jangka panjang.
Saya jadi teringat laporan-laporan dari Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC yang berulang kali memperingatkan bahwa kenaikan suhu bumi akan berdampak langsung pada produktivitas pertanian di wilayah tropis seperti Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan yang selama ini menjadi salah satu penyangga pangan nasional. Konsep ketahanan pangan sendiri, dalam kerangka yang dikembangkan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO, tidak hanya berbicara soal ketersediaan pangan, tetapi juga soal akses, pemanfaatan, dan stabilitas pasokan dalam jangka panjang, empat pilar yang menurut saya jarang sekali dibahas tuntas dalam forum-forum kemahasiswaan kita.
Saya juga teringat konsep ketahanan nasional yang biasa diajarkan dalam kajian kewarganegaraan dan pertahanan, bahwa ancaman terhadap kedaulatan bangsa hari ini tidak lagi semata berbentuk invasi militer konvensional, melainkan bisa berupa krisis pangan, krisis lingkungan, hingga krisis kepercayaan terhadap demokrasi itu sendiri. Inilah yang oleh banyak pemikir keamanan kontemporer disebut sebagai ancaman nirmiliter atau non-traditional security threats. Saya merasa penting bagi kader HMI untuk memperluas cakrawala berpikirnya melampaui isu-isu organisasi semata, dan mulai menempatkan diri sebagai bagian dari barisan yang ikut menjaga ketahanan bangsa dalam pengertian yang jauh lebih luas dan kompleks ini.
Bagian Kelima
Kasad Intel Pinrang Membawa Kita ke Medan Pertempuran yang Baru
Materi penutup forum ini disampaikan oleh Kasad Intel Pinrang yang mewakili Kapolres Pinrang, membahas keamanan siber dan etika bermedia sosial sebagai pilar dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di era transformasi digital. Saya merasa materi ini menjadi penutup yang sangat tepat, karena ia membawa forum ini kembali ke realitas paling kontemporer yang kita hadapi sehari-hari.
Saya ingin jujur bercerita, bahwa sebagai kader yang hidup dan bernapas di linimasa media sosial, materi ini terasa seperti tamparan yang menyadarkan. Selama ini saya, dan mungkin banyak dari kita, menganggap keamanan negara sebagai urusan fisik semata, penjagaan perbatasan, patroli jalanan, dan semacamnya.
Tapi Kasad Intel mengingatkan bahwa medan pertempuran hari ini telah berpindah ke ruang digital. Stabilitas kamtibmas tidak lagi cukup dijaga dengan kehadiran fisik aparat, melainkan juga dengan literasi digital dan etika bermedia sosial dari setiap warga negara, termasuk kita sebagai mahasiswa.
Yang membuat saya merenung lebih dalam adalah kesadaran bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi digital adalah ancaman nyata terhadap kohesi sosial bangsa kita. Dan ironisnya, mahasiswa yang seharusnya menjadi garda depan literasi dan penjernih informasi, justru kerap menjadi bagian dari masalah itu sendiri ketika kita gagal memilah informasi secara kritis, ketika kita ikut menyebarkan sesuatu hanya karena emosional tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu.
Saya teringat kerangka berpikir dari kajian keamanan siber kontemporer yang membagi ancaman digital ke dalam beberapa lapis: ada ancaman teknis seperti peretasan dan pencurian data, tapi ada juga ancaman yang sifatnya kognitif, yaitu manipulasi opini publik melalui disinformasi terorganisir, yang dalam berbagai kajian internasional sering disebut sebagai bagian dari perang informasi atau information warfare.
Badan Siber dan Sandi Negara di Indonesia sendiri berulang kali mengingatkan bahwa serangan siber terhadap individu maupun institusi terus meningkat setiap tahunnya, dan generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan sekaligus paling berpotensi menjadi agen penyebar, baik secara sadar maupun tidak sadar.
Saya juga ingin mengaitkan pemikiran ini dengan konsep etika komunikasi yang digagas Jürgen Habermas tentang ruang publik yang ideal, yaitu ruang di mana setiap warga bisa berdiskusi secara rasional dan setara tanpa dominasi kekuasaan maupun kepentingan tersembunyi. Ironisnya, ruang digital yang seharusnya menjadi perwujudan ruang publik semacam itu justru sering dipenuhi dengan kebisingan, manipulasi algoritma, dan echo chamber yang membuat kita semakin terjebak dalam gelembung opini sendiri. Maka ketika Kasad Intel mengaitkan keamanan siber dengan etika bermedia sosial, saya menangkapnya sebagai ajakan agar kader HMI menjadi kelompok yang sadar literasi digital, yang mampu menjadi penjernih di tengah kekeruhan informasi, bukan justru ikut memperkeruhnya.
Bagian Penutup
Merangkai Semua Cerita Ini Menjadi Satu Arah
Setelah saya ceritakan kelima materi ini satu per satu, saya menyadari bahwa semuanya sebenarnya sedang menyusun satu peta besar tentang keberadaban kader HMI Cabang Pinrang. Kita diajak memulai dari introspeksi jujur ke dalam tubuh organisasi sendiri, lalu dibawa memahami secara kritis bagaimana negara dan kebijakan publik bekerja, kemudian diingatkan kembali pada visi profetik yang menjadi ruh perjuangan kita, lalu disadarkan akan krisis-krisis struktural yang lebih besar dari sekadar urusan organisasi, dan akhirnya dipersiapkan menghadapi medan digital yang menjadi realitas hidup kita sehari-hari.
Saya pribadi berharap, Sekolah Pimpinan ini tidak berhenti sebagai seremoni yang menghasilkan sertifikat dan dokumentasi foto belaka. Forum ini baru benar-benar bermakna jika setiap kader yang pulang dari sini membawa kegelisahan, kegelisahan yang produktif, yang mendorong kita untuk tidak lagi puas menjadi penonton sejarah bangsa ini, melainkan berani mengambil bagian dan ikut menuliskannya dengan tangan dan pikiran kita sendiri.
Daftar Rujukan Pemikiran
Beberapa gagasan dan kerangka berpikir yang menjadi rujukan reflektif dalam tulisan ini, untuk pembaca yang ingin menelusuri lebih jauh:
