PINRANG — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Muhammadiyah Pinrang mengusulkan pengadaan sumur bor untuk mengantisipasi kekeringan yang mengancam ratusan hektare lahan persawahan di Kabupaten Pinrang.
Ketua DPD Pemuda Muhammadiyah Pinrang, Ardi, mengatakan usulan tersebut telah disampaikan ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan.”Pengadaan sumur bor membutuhkan anggaran yang tidak cukup jika hanya mengandalkan APBD Pinrang,” kata Ardi, Kamis 30 Juli.
Ardi menjelaskan, Ketua DPW Pemuda Muhammadiyah Sulsel saat ini juga menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Karena itu, pihaknya berharap usulan ini dapat diperjuangkan ke pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.
Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah persawahan di Pinrang dinilai berpotensi mengganggu produktivitas pertanian menjelang musim panen mendatang. Sejumlah petani di beberapa kecamatan dilaporkan mulai kesulitan mengairi sawah akibat debit air irigasi yang menyusut drastis selama musim kemarau berlangsung.
Ardi menegaskan, sumur bor dipandang sebagai solusi jangka pendek yang paling realistis untuk menjaga ketersediaan air di lahan-lahan terdampak, mengingat pembangunan infrastruktur irigasi berskala besar membutuhkan waktu dan anggaran yang jauh lebih besar.
“Kalau kita hanya menunggu proyek irigasi besar, petani bisa keburu gagal panen. Sumur bor ini solusi yang lebih cepat direalisasikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, jalur organisasi dipilih karena dinilai lebih efektif untuk mengawal usulan ini hingga ke tingkat provinsi, mengingat keterbatasan akses langsung kelompok tani ke pengambil kebijakan di level DPRD maupun kementerian.
Selain mendorong bantuan sumur bor, Ardi turut meminta Pemerintah Kabupaten Pinrang mengoptimalkan pemantauan lahan pertanian secara berkala agar tanaman padi tetap bertahan dan tidak mengalami gagal panen di tengah musim kemarau.
Pemuda Muhammadiyah Pinrang berharap usulan ini bisa direspons cepat, mengingat ancaman gagal panen tidak hanya berdampak pada pendapatan petani, tetapi juga pada stabilitas pangan di tingkat kabupaten. Ardi menyebut pihaknya akan terus memantau perkembangan usulan tersebut dan siap mengawal prosesnya hingga ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
