Saya masih ingat betul suara ibu ibu di pangkalan gas dekat rumah yang mengeluh sambil menggendong anaknya, menunggu tabung yang katanya akan datang siang tapi sampai sore belum juga tiba. Suara itu sederhana, tidak berteori, tidak mengutip data BPH Migas atau kuota fakultatif yang diributkan di ruang rapat pemerintah kabupaten. Ia hanya ingin memasak untuk anaknya. Tapi justru dari suara sesederhana itulah saya belajar bahwa krisis energi yang sedang melanda Sulawesi Selatan, dan menampar wajah Pinrang secara khusus, bukan sekadar persoalan logistik yang bisa diselesaikan dengan menambah truk pengangkut atau membentuk satuan tugas baru.
Ada yang lebih dalam dari sekadar kekosongan tabung di rak pangkalan. Ada semacam pengulangan sejarah yang saya rasakan setiap kali negara ini dihadapkan pada kebutuhan paling dasar rakyatnya. Kita selalu terlambat menyadari bahwa yang disebut kebutuhan pokok itu, gas untuk memasak dan bensin untuk berangkat kerja, adalah fondasi paling rapuh sekaligus paling vital dari kehidupan sehari hari jutaan orang. Ketika fondasi itu retak, seluruh bangunan kepercayaan masyarakat kepada negara ikut goyah, meski hanya untuk urusan yang tampak remeh seperti tabung gas tiga kilogram.
Saya membaca laporan bahwa Pemerintah Kabupaten Pinrang harus mengajukan tambahan lebih dari lima ribu tabung kepada Pertamina hanya untuk meredam kepanikan yang sudah terlanjur menyebar. Saya membaca pula bahwa di Kecamatan Mattiro Bulu warga mengeluh antre berjam jam demi mendapatkan gas yang sejatinya adalah program bantuan untuk rakyat kecil, sementara di kios kios tertentu harga sudah menembus dua kali lipat dari batas eceran tertinggi yang ditetapkan. Angka angka ini bukan sekadar statistik. Ia adalah wajah dari ketimpangan yang setiap hari dihidupi oleh rakyat kecil, sementara di ruang ruang rapat, persoalan ini direduksi menjadi grafik pasokan dan kurva permintaan.
Saya kira inilah yang paling menyakitkan dari cara kita mengelola krisis semacam ini. Kita cenderung menempatkan penderitaan rakyat sebagai variabel teknis yang bisa diselesaikan lewat penambahan kuota, padahal akar persoalannya jauh lebih struktural. Kemarau panjang memang nyata, dan kebutuhan energi untuk irigasi pertanian memang meningkat drastis, tapi mengapa subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin justru bisa mengalir deras ke mesin pompa sawah tanpa pengawasan yang memadai. Mengapa selama bertahun tahun sistem distribusi kita tidak pernah benar benar diaudit sampai ke akar, dari depot hingga pangkalan, sehingga ketika tekanan permintaan sedikit meningkat, seluruh sistem langsung goyah seperti bangunan tanpa pondasi.
Saya juga merenungkan bagaimana narasi resmi kerap menyalahkan kepanikan masyarakat sebagai penyebab utama antrean panjang di SPBU. Ada semacam logika yang menurut saya keliru dan tidak adil di sini. Rakyat dikatakan panik berlebihan, seolah kepanikan itu muncul dari ruang hampa, padahal kepanikan itu lahir justru karena ketidakpastian yang diciptakan oleh kebijakan itu sendiri. Ketika harga BBM nonsubsidi dinaikkan tanpa kesiapan yang matang, dan masyarakat berbondong bondong kembali ke jalur subsidi, kepanikan bukanlah penyakit yang datang dari luar, melainkan gejala wajar dari sebuah sistem yang gagal memberi rasa aman kepada warganya. Menyalahkan rakyat atas kepanikan yang mereka alami sama saja dengan menyalahkan korban atas luka yang ditimbulkan oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka.
Di titik inilah saya ingin berbicara sebagai seorang pemuda daerah yang lahir dan besar di tanah Pinrang, yang setiap hari melihat langsung bagaimana kebijakan dari pusat sampai ke kami dalam bentuk yang sudah terlambat dan tidak utuh. Kami di daerah selalu berada di ujung rantai keputusan, menerima apa yang sudah ditentukan jauh sebelum kami sempat bersuara. Kuota energi ditentukan berdasarkan hitungan yang dibuat di ruang ruang jauh dari kenyataan lapangan, dan ketika kuota itu ternyata tidak cukup, kami yang di daerah hanya bisa mengajukan permohonan tambahan sambil berharap birokrasi bergerak lebih cepat dari penderitaan warga. Ketergantungan struktural semacam ini bukan hal baru bagi daerah daerah seperti kami, tapi krisis energi kali ini membuatnya terasa lebih nyata dan lebih menyakitkan karena menyangkut kebutuhan yang benar benar mendasar.
Saya juga tidak bisa menutup mata pada kenyataan bahwa respons pemerintah terhadap krisis ini justru condong pada pendekatan keamanan ketimbang pendekatan pelayanan. Ketika satuan tugas dibentuk dengan melibatkan kepolisian, TNI, dan Satpol PP, saya merasakan kegelisahan yang lebih besar daripada rasa lega. Bukan karena saya menolak kehadiran aparat dalam menjaga ketertiban distribusi, tapi karena saya khawatir persoalan yang sebenarnya adalah persoalan tata kelola administratif justru diselesaikan dengan logika pengamanan, seolah rakyat yang mengantre demi gas dan bensin adalah potensi ancaman yang harus diawasi, bukan warga negara yang haknya sedang tidak terpenuhi. Semestinya yang diperkuat adalah transparansi data penerima manfaat, audit menyeluruh terhadap agen dan pangkalan yang diduga bermain distribusi, serta keterlibatan media dan kampus sebagai pengawas independen, bukan sekadar menambah jumlah seragam di lapangan.
Saya menulis ini bukan untuk mencari siapa yang salah, sebab mencari kambing hitam tidak akan membuat satu pun tabung gas terisi kembali. Saya menulis ini karena saya percaya kritik adalah bentuk paling jujur dari kepedulian, dan diamnya kita terhadap persoalan sekecil apa pun yang menyangkut hajat hidup rakyat kecil adalah bentuk pengkhianatan terhadap alasan kita berorganisasi. Forum forum dialog kebijakan yang selama ini kami dorong lewat gerakan pemuda dan mahasiswa di daerah, baik lewat Cipayung Plus maupun forum forum lintas organisasi kepemudaan, semestinya tidak berhenti sebagai ajang seremonial yang menghasilkan notulen dan foto dokumentasi semata. Krisis energi ini adalah ujian sesungguhnya bagi keberanian kami untuk mendesak keterbukaan data, mendorong evaluasi menyeluruh, dan memastikan suara rakyat kecil di pelosok Mattiro Bulu dan daerah lainnya tidak hanya menjadi berita sehari lalu menghilang begitu saja.
Pada akhirnya saya kembali pada suara ibu ibu di pangkalan gas itu. Ia tidak butuh penjelasan panjang tentang kuota fakultatif atau disparitas harga BBM subsidi dan nonsubsidi. Ia hanya butuh kepastian bahwa ketika ia datang membawa uang pas untuk membeli gas, gas itu akan ada, dan harganya sesuai dengan yang tertera di papan harga resmi. Sesederhana itu tuntutan rakyat kecil kepada negaranya. Dan justru karena tuntutan itu begitu sederhana, kegagalan memenuhinya menjadi begitu memalukan bagi sebuah sistem pemerintahan yang mengklaim hadir untuk melayani. Saya berharap krisis ini menjadi titik balik bagi kita semua, bukan hanya pemerintah, tapi juga kita sebagai pemuda dan mahasiswa, untuk berhenti memperlakukan persoalan rakyat kecil sebagai catatan kaki dalam laporan tahunan, dan mulai menempatkannya sebagai inti dari setiap kebijakan yang kita perjuangkan.
